Mungkin masalah negeri ini yang cukup mendasar adalah persoalan sederhana: membaca. Ya, sesederhana itu. Mengapa?

Karena ternyata membaca merupakan persoalan yang melibatkan banyak sektor dan faktor. Kebudayaan, ekonomi, sosial, psikologi, dan bahkan politik.

Dalam sebuah sesi diskusi mengenai ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa hari yang lalu, filsuf Rocky Gerung menyebutkan satu penyederhanaan realitas yang sangat tepat. Rocky Gerung kira-kira menyatakan bahwa apa yang terjadi di DPR saat ini bukan produksi argumen tapi sentimen.

Gerung tepat menyebutkan bahwa sistem produksi sentimen kita jauh lebih besar ketimbang argumen. Dan saya yakin mengapa terjadi demikian karena persoalan rendahnya membaca mereka sehingga aspek-aspek non politik, non intelektual, non publik kita jauh lebih mengharubiru dibandingkan aspek psikologi pribadi mereka.

Kembali ke persoalan membaca. Sistem pendidikan kita membuat persoalan membaca adalah persoalan bagaimana seorang anak mampu merangkai huruf dan menyebutkannya. Alhasil, indikator keberhasilan program membaca adalah bisa menyebutkan kata-kata yang tertulis di situ. Jadi membaca disederhanakan menjadi aktivitas merangkai huruf, bukan memaknainya.

Saya punya pengalaman sederhana. Seorang calon pegawai baru saya yang sekolahnya sampai kelas 2 SMP dan pasti sudah bisa membaca saya beri tugas membaca beberapa buku yang sederhana dan paling mudah dimengerti. Indikatornya, buku tersebut pernah dibaca (tepatnya dimaknai) oleh anak saya yang kelas TK B. Anak saya, karena sejak awal diarahkan untuk membaca dalam arti memaknai, cukup bisa mengerti bacaannya. Berbeda dengan calon pegawai saya itu, dia langsung stress, capai, dan seperti ketakutan setiap kali saya tagih sudah sampe halaman berapa. Dan akhirnya, setelah dua minggu dia memutuskan diri untuk mengundurkan dari pekerjaan yang sebelumnya dia minta itu.

Di Indonesia, kita tidak terdidik untuk menjadi pembaca. Lihat argumentasi anggota DPR yang sering tampil di TV itu. Kebanyakan tidak berbasis data sehingga memunculkan argumentasi yang enak dicerna akal sehat. Kasus Wamenkumham yang diusir oleh anggota dewan menjadi salah satu gambaran betapa anggota dewan itu memang tidak memproduksi argumen tapi sentimen.

Apalagi acara yang bukan atau tidak berbasis diskursus. Di mana isinya lebih banyak hal-hal tidak perlu bahkan menghianati akal sehat. TV menjadi media yang paling sistematis menghancurkan budaya membaca. Bahkan, di sisi lain, kemalasan membaca bangsa ini telah menghasilkan kapital yang luar biasa. Jadi ketika para pemirsanya semakin bodoh, mereka justru semakin kaya!

Membaca membuat kita mampu menyederhanakan—tanpa mensimplikasi masalah. Seorang pembaca yang baik tidak akan berlindung pada kekuasaan yang melekat karena ia pejabat atau anggota dewan. Ia akan berlindung pada kemampuannya memproduksi argumentasi yang menyehatkan lawan dan mendekatkan kawan.

Infrastruktur

Akan tetapi memang munculnya budaya malas itu bukan kesalahan 100 persen dari masyarakat kita. Pemerintah, atau lembaga-lembaga yang katanya berminat memperkuat bangsa ini juga berkontribusi sangat besar kepada realitas.

Padahal pemerintah yang mewakili negara ini adalah institusi paling kuat dan paling mungkin dalam melahirkan kultur ini. Misalnya, semua instansi harus menjadikan perpustakaan sebagai basis produksi kebijakan, juknis, dan sebagainya. Bukan semata-mata copy paste dari kebijakan sebelumnya. Atau meeting-meeting dengan klien. Coba laksanakan di tempat-tempat yang konsern untuk pengembangan intelektual seperti di dekat perpustakaan, dan sebagainya.

Kita seolah menjadi sebuah negara tanpa desain yang diarahkan untuk menjadi bangsa pembaca. Sistem politik telah dininabobokan dengan realitas palsu berbasis tontonan. Alhasil, nyaris semua energi politik kita diarahkan untuk bermanuver pada tontonan tersebut.

Lihat saja, di akhir tahun seperti bulan desember ini, banyak sekali iklan instansi pemerintah. Entah bernada kampanye ajakan, atau sekedar unjuk keberhasilan yang tidak jarang sangat kamuflatif.

Berapa biaya yang dikeluarkan oleh instansi tersebut, pasti akan jauh lebih bermakna jika dibuat menjadi media seperti buku, yang kemudian dibagikan kepada keluarga Indonesia, dengan disisipi sehalaman iklan. Dibandingkan iklan yang tayang tidak lebih dari 30 detik dan berharga milyaran itu, lebih bermakna jika para instansi ini membagikan produk buku. Coba kita hitung, jika masing-masing produk iklan itu seharga tiga milyard dan ada 30 instansi pemerintah yang beriklan di media tv, berarti ada 90 milyar rupiah yang bisa diproduksi menjadi jutaan eksemplar buku yang keuntungan dan manfaatnya bisa dinikmati oleh jutaan keluarga Indonesia, ketimbang mengalir ke kantung-kantung pemilik stasiun tv.

Membaca membuat kita terbiasa belajar untuk memahami realitas, bukan hanya menyaksikannya secara monoton. Dengan membaca, cara berpikir, menganalisis, dan berargumentasi akan berubah. Sebab, sesederhana apapun bacaan menuntut otak dan sistem analisis di tubuh pembacanya bergerak lebih tajam, bekerja lebih keras, dan akhirnya membangun kerangka analisis sendiri.

Jika para pejabat eksekutif terbiasa membaca, maka ia akan terbiasa melakukan analisis bukan ngeles. Jika anggota dewan terbiasa membaca, bukan sekedar mereproduksi analisis hasil para staf ahlinya, maka mereka akan terbiasa berpikir mendalam dan berargumentasi tajam. Begitu seterusnya.

Membaca di Indonesia memang pekerjaan berat. Terlebih, dunia membaca di Indonesia tidak sekomersil dunia tontonan. Tapi, seperti sering saya sampaikan di kelas-kelas tempat saya mengajar, membangun budaya membaca yang benar di Indonesia saat ini memang tidak mudah; tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu, mari kita terus membaca!

Tantan

Calon Doktor Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia