Agar Dunia Tak Dilumuri Semangat Bermusuhan

Mari kita berziarah kepada fakta kekerasan kolektif di sekitar kita: di Poso, konflik terus terjadi, bahkan makin tidak jelas siapa lawan siapa. Di pulau Jawa, beberapa orang ditemukan tengah mempersiapkan suatu “serangan” entah juga kepada siapa. Jauh sebelum kedua kasus yang disebutkan, konflik antar kelompok “agama” di Ambon berlangsung berbulan-bulan. Itulah antara lain setumpuk kekerasan yang menggumpal dalam memori kesadaran kita saat ini, yang kemudian menerbitkan pertanyaan: untuk siapa kekerasan itu diarahkan?

Fenomena kekerasan yang muncul di hadapan kita menyadarkan kita bahwa ada masalah besar yang tengah menggayuti manusia-manusia Indonesia saat ini. Dan jika kita memperhatikan tontonan di televisi misalnya, fenomena kekerasan ini bisa dikatakan tidak dimonopoli oleh kalangan atau aktor tertentu. Ia tidak hanya ada di di kalangan bawah yang terimpit persoalan ekonomi saja, tapi juga kelas menengah dan atas yang “mapan”. Juga tidak hanya terjadi pada kelas tidak terdidik (tapi juga melek intelektual), atau orang dewasa (tapi juga anak-anak), gender, atau jabatan dan jenis pekerjaan tertentu. Bahkan, gejala kekerasan yang ditampilkan oleh invidu-individu pada institusi penegak hukum juga bukan hal aneh lagi. Pokoknya, fakta kekerasan dengan berbagai gradasi dan skalanya ada pada semua pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain”. Kekerasan juga bisa bermakna “paksaan”.

Agak berbeda dengan pandangan umum kita mengenai fakta kekerasan ini, Amartya Sen melihat kekerasan dengan sudut pandang yang lebih jeli dan menukik. Dalam bukunya Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas (Serpong: Marjin Kiri, 2007), ia menyingkap berbagai realitas simbolik dari setiap gejala kekerasan, selain mencoba mengurai akar ideologis kekerasan itu sendiri. Di Indonesia Amartya Sen lebih dulu dikenal sebagai seorang ekonom yang risetnya tentang kemiskinan dan akses masyarakat terhadap hak-hak dasarnya telah mengantarkannya meraih Hadiah Nobel Ekonomi 1998. Namun di buku ini kita melihat sisi lain Sen sebagai seorang pemikir sosial dan filsafat, yang tak beda dengan pergulatannya di ilmu ekonomi, juga menghadirkan analisa menggugah tentang situasi kontemporer dunia kita. Edisi Inggris buku ini sebenarnya pernah diulas di Koran Tempo, namun ada baiknya mengulas kembali edisi Indonesia yang diterjemahkan dengan baik ini, yang penerbitannya punya relevansi penting dengan kondisi kita sekarang.

Kritik atas tesis Huntington
Sen mengungkapkan bahwa semua fenomena kekerasan kolektif itu sesungguhnya sangat tergantung kepada sistem pengetahuan kita mengenai cara pandang terhadap kekerasan itu sendiri. Selama beberapa tahun belakangan, terutama semenjak peristiwa 11 September 2001, dunia intelektual di Indonesia diharubiru dengan diskursus mengenai benturan antar peradaban. Padahal, menurut Sen, setidaknya ada dua kelemahan teori peradaban yang dicetuskan oleh Samuel Huntington ini: Pertama, kelemahan paling mendasar terletak pada digunakannya satu bentuk yang sangat ambisius dari ilusi tentang ketunggalan. Ilusi ketunggalan ditarik dari asumsi bahwa seseorang tidak mungkin dipahami sebagai satu pribadi dengan banyak afiliasi, tidak pula sebagai orang yang menjadi bagian dari berbagai kelompok yang berbeda-beda, melainkan semata sebagai bagian dari kolektivitas tertentu yang memberinya identitas unik dan penting (h. 60). Kedua, pendekatan peradaban juga cenderung mengabaikan kebhinekaan yang ada dalam tiap-tiap peradaban yang dicontohkan (h. 61-62).

Kritik pedas yang dilancarkan Sen sungguh tepat. Sebab, cara pandang yang dibangun oleh Huntington cukup mengilhami dunia politik Barat dalam memandang dunia Islam. Serangan sepihak AS ke Irak, Afghanistan, dan bantuan militer kepada Israel merupakan bukti konkret betapa Barat masih kental menganut cara pandang yang diametral itu. Sen menegaskan perbedaan antara “aneka afiliasi yang dimiliki seorang Muslim” dan “identitas khususnya sebagai seorang Islam.” Agama, menurutnya, “tidak bisa dijadikan identitas mutlak yang melingkupi keseluruhan identitas seseorang.”

Kita bisa menangkap mengapa Sen sedemikian jernih melihat persoalan kekerasan berbasis identitas ini. Latar belakang sosiologis dan kulturalnya sebagai seorang India membuatnya memiliki pengalaman riil dalam kebhinekaan dan konflik dalam kebhinekaan itu. Dengan jitu ia mengambil contoh India sendiri untuk merontokkan tesis Huntington. India digolongkan sebagai “peradaban Hindu” dalam pengkotak-kotakan peradaban ala Huntington, padahal “India memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar ketimbang negara mana pun di dunia kecuali Indonesia dan berbeda tipis dengan Pakistan.” (h. 62). Sen menegaskan bahwa cara pandang Huntington ini memang banyak dipakai oleh semua golongan yang menginginkan eksklusivitas dan uniteralisme, misalnya kelompok ekstremis Hindu di India dalam gerakan Hindutva.

Lebih dari itu, persepsi tentang ketunggalan ini bukan hanya menghinggapi cara pandang “Barat” terhadap “Islam”, melainkan juga “Timur” terhadap “Barat”, bahkan “Barat” terhadap dirinya sendiri. Kemunculan pemahaman dominan pada persepsi intelektual kita memang tidak bisa dilepaskan dari klaim Barat tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan. Padahal, fakta itu tidak memiliki argumentasi empiris (h. 66). Demokrasi misalnya. Klaim bahwa demokrasi itu produk Barat memiliki kerancuan karena: Pertama, adanya klasifikasi arbitrer yang mendefinisikan peradaban dalam kaidah-kaidah yang umumnya rasial. Kedua, sejarah demokrasi bukan satu-satunya milik Barat. Negara-negara timur juga sudah lama mengadopsi nilai-nilai itu bahkan jauh sebelum negara Barat. Ketiga, salah satu praktik demokrasi selain masalah pemilihan umum, juga masalah musyawarah. Di negara-negara Timur, praktik itu juga sudah dipraktikkan lama (h. 69 -70).

Lebih jauh, pemilahan berdasarkan peradaban memiliki banyak cacat, karena: Pertama, pada masalah metodologis yang cukup mendasar menyangkut asumsi implisit bahwa pemilahan berdasarkan peradaban merupakan satu-satunya bentuk pengelompokan yang relevan dan menenggelamkan cara lain dalam mengidentifikasi manusia. Kedua, pendekatan ini terletak pada penggambaran yang amat serampangan dan keawamannya mengenai sejarah sehingga implikasinya menghasilkan pemahaman yang sungguh dangkal (h. 75-76).

Akhirnya, Sen memberikan semacam pernyataan yang jitu dalam menggambarkan analisisnya tentang kekerasan itu. Menurutnya, kekerasan sektarian di seantero dunia saat ini tidak kalah keji dan tidak pula kalah picik dibanding 60 tahun silam.Yang melandasi brutalitas maha kejam ini adalah kerancuan konseptual mendasar tentang identitas manusia, yang mengubah manusia multidimensi menjadi mahluk satu dimensi (h. 224). Pada bagian lain, ia lebih menegaskan bahwa keahlian untuk mengobarkan kekerasan tidak lain didayagunakan untuk meniadakan kebebasan berfikir dan peluang untuk menalar (h. 226).

Maka menjadi semakin jelas bahwa benang merah dari pesan-pesan semua tulisan Sen, termasuk pada buku-buku lainnya, adalah memperjuangkan etik pembebasan yang operasionalisasinya bisa diterjemahkan dalam dunia yang multi dimensi. Itulah dunia yang menghargai kebebasan sebagai anugerah terindah yang bisa dicecap manusia untuk mengkonstruksi berbagai peradaban.

Dalam konteks Indonesia, Sen seakan-akan memberikan cara pandang baru bagi kita dan juga para pengambil kebijakan untuk lebih jernih melihat persoalan kekerasan ini. Dalam beberapa kasus, kita harus angkat topi kepada aparat yang mampu cukup obyektif melihat fakta ini di lapangan. Misalnya, ketika seorang teroris ditangkap tidak serta merta keluarganya (istri atau orang tuanya) disamaratakan. Tapi hal ini tidak terjadi pada kasus keluarga orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Anak cucu mereka yang tidak tahu apa-apa terus mengalami kekerasan struktural berupa stigma dalam masyarakat, sekalipun sejarah tentang kejadian ini masih diperdebatkan sampai sekarang.

Cara pandang buku ini penting untuk dijalarkan agar dunia kita ke depan menjadi dunia yang tidak lagi berhadap-hadapan dalam semangat permusuhan. Semangat untuk saling memusuhi ini bagi Sen bukan semata-mata ditimbulkan oleh niat jahat, namun lebih banyak oleh kesalahan cara pandang. Karena itu, “kita harus memastikan benak kita tidak terkurung oleh cakrawala pandang kita sendiri.” (h.238)

Tantan Hermansah
Timbangan buku ini dimuat di KORAN TEMPO, 29 April 2007

***

Tulisan saya yang dimuat di detik “Rumah dengan Dimensi Komunitas” rupanya cukup membuat beberapa pembaca dan juga kolega tertarik untuk mendiskusikannya lebih jauh. Terlebih lagi saat ini pemerintah tengah mencetuskan gagasan rumah murah yang disambut banyak kalangan.

Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa Rumah Komunitas (Rukom) atau Rumah Bersama (Rumma) dalam konsep ini sangat berbeda dengan konsep rumah murah yang tengah digulirkan pemerintah sekarang ini. Mengapa? Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan di sini.

Pertama, Rukom atau Rumma ini bukan rumah tumbuh seperti yang dikemukakan sejumlah pengusaha property dan developer perumahan. Namun rumah siap huni yang sehat, awet karena berbahanbaku yang baik, dan cukup leluasa bagi penghuni untuk beraktivitas. Rukom bisa berbudget rendah karena beberapa dimensi ruang diubah fungsi sosiologis-antropologisnya, dari fungsi pribadi—karena kepemilikan pribadi—menjadi kepemilikan bersama. Sebagai contoh, ruang dapur, ruang makan, ruang keluarga yang biasanya dimiliki sendiri-sendiri, dalam Rukom, disatukan sehingga menjadi lebih lega dan leluasa.

Di luar kamar tidur, yang jumlah kepemilikan atau aksesnya bisa disesuaikan dengan kemampuan setiap keluarga penghuninya, semua dimiliki secara bersama-sama. Memang tidak banyak orang yang bisa seperti ini, tetapi tidak ada salahnya pemerintah mendorongnya bukan? Toh bangsa ini memimiliki kekayaan pengalaman rumah seperti ini, meski dengan nuansa budaya yang berbeda-beda.

Kedua, Rukom atau Rumma ini didirikan di tanah yang sebelumnya sudah dihuni oleh calon penghuni. Hanya bedanya jika sebelumnya kurang layak, maka setelah jadi Rukom atau Rumma, harus lebih layak dan memiliki kepantasan. Jadi berbeda dengan konsep rumah murah versi pemerintah yang harus mencari lahan lagi.

Sebab masalahnya, kebanyakan mereka yang kelak akan bertempat tinggal di Rukom atau Rumma itu adalah mereka yang jarak kerjanya tidak terlalu jauh, sehingga penghasilannya bisa dihemat karena tidak boros ditransportasi. Dengan konsep ini juga kita bisa menyelesaikan masalah jarak antara seseorang dengan tempat kerja/ usahanya.

Ketiga, Rukom atau Rumma ini karena bisa jadi harus dikenalkan kembali visi komunitas kepada calon penghuni, penulis mengusulkan harus adanya pendamping. Tanpa itu maka konsep rukom ini akan sangat susah jalannya. Para pendamping inilah yang akan membangun kohesifitas sosial-budaya antar penghuni. Terlebih lagi, ada beberapa kebiasaan yang harus dibangun karena mereka tinggal pada satu atap bersama.

Waspada Rumah Murah

Apa yang sedang digodok pemerintah itu bukan berarti salah, namun sebelum melaksanakan program tersebut ada baiknya pemangku kebijakan mencermati beberapa kelemahan konsep rumah murah. (1) Dari aspek lahan, apakah ketersediaan kebutuhan lahan sudah cukup bisa mengcover jumlah rumah murah yang akan dibangun. Bagaimana sarana penunjang posisi lahan tersebut—transportasi misalnya? (2) Apakah sudah ada data yang cukup mengenai calon penghuni. Jangan sampai rumah murah akhirnya yang mendapatkan adalah mereka yang berduit lagi. Sebab penghasilan 1,5juta belum itu bersih. Bagaimana mereka yang menghabiskan 30-40% gajinya untuk transportasi. Atau bagaimana jika jarak dari rumah murah yang mereka beli itu akan menggerus sebagian besar pendapatannya untuk transportasi? Serta sejumlah pertanyaan kritis lainnya.

Menyulap Kekumuhan Jakarta

Sekali lagi, daripada menghabiskan APBN untuk program rumah murah yang belum tentu tepat sasaran, mengapa tidak mengubah paradigma rumahnya sendiri, dari rumah pribadi menjadi rumah komunitas atau rumah bersama. Dengan rumah bersama, mungkin kita bisa menyulap kawasan-kawasan kumuh itu, menjadi area yang pantas, layak, sehat, dan tentu saja indah dipandang mata.

Rumah komunitas atau Rumah bersama, seperti yang sudah disebutkan pada artikel sebelumnya itu, justru menyasar bukan hanya yang sudah berpenghasilan, bisa jadi mereka yang pensiun, pegawai penghasilan rendah, pengusaha informal, dan sebagainya.

Jika ini bisa diterapkan, maka ketika kita berangkat kea tau pulang dari Bandara Soekarno Hatta, apa yang tersaji di sebelah kiri/kana jalan tol itu, bukan lagi rumah-rumah yang kurang layak, tetapi rumah-rumah sehat, pantas, layak, dan memiliki spirit komunitas yang kuat. Bisa jadi, jika komunitasnya kuat, maka organisasi sosial bangsa ini juga akan kokoh dan tangguh.

Bukankah bangsa yang tangguh itu dibangun dalam sebuah komunitas yang tangguh?

Catatan

gambar ilustrasi diambil dari: http://www.fatmasnow.com/2011/05/sodara-pindahan-rumah-asiknya.html

Krisis, kehancuran nilai, chaos, peluruhan rasa kebangsaan, dan berbagai problem sosial yang terjadi di masyarakat saat ini merupakan gejala sosiologis, antropologis, psikologis, dan politis yang harus disikapi dengan kewaspadaan. Membebankan seluruh penyelesaian problem tersebut kepada Negara juga sangat susah. Negara saat ini sudah dibebani banyak persoalan akut yang tidak kunjung selesai: korupsi yang melekat pada sistem birorasi dan aparat penegak hukum, aparat birokrasi yang tidak (kunjung) professional, penataan system demokrasi yang semakin berkualitas, dan sebagainya, adalah beban Negara yang mendesak dilaksanakan.

Berangkat dari fakta-fakta di atas, maka perlu dibangun satu gerakan baru yang berbasis masyarakat. Satu gerakan yang tumbuh, melekat dan mengakar di masyarakat. Gerakan yang seluruhnya merupakan aplikasi dan implementasi dari kehendak masyarakat menjadi komunitas lebih baik.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari gerakan ini adalah:

1. Membangun satu gerakan sosial yang ditumbuhkan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
2. Gerakan ini untuk menghidupkan kembali satu kapasitas baru dalam masyarakat, yakni satu energi kepedulian terhadap sesama, orang terdekat di lingkungannya, dengan kekuatan semampu yang dia bisa;
3. Dalam lingkup yang lebih besar, gerakan ini dimaksudkan untuk membantu Negara menyelesaikan beberapa persoalan yang kerap terjadi pada masyarakat dengan kapasitas masyarakat itu sendiri.

Nama Kegiatan

Kegiatan ini diberi nama: One Man One Community (OMOC) atau Satu Orang Satu Komunitas.

Sistem Gerakan

Gerakan ini dibangun melalui dua agenda:

1. Agenda Peningkatan dan Pengayaan Kapasitas
2. Agenda Praksis dan Implementasi

(tribunnews.com)

Rasanya memang benar ada yang tidak beres dengan anggota DPR kita ini.

Tempo hari bilang gedung DPR tempat mereka kerja miring 7 derajat, oleh karena itu harus dibangun gedung yang baru dengan biaya sampai Rp 1,6 triliun. Tetapi ternyata gedung tersebut terbukti tidak miring. Jadi, kemungkinan besar otak merekalah yang miring.

Kemudian mengalokasi dana sebesar Rp 4 miliar hanya untuk membeli mesin absensi sidik jari. Dengan alasan supaya anggota DPR itu bisa lebih disiplin dan lebih rajin ikut rapat. Padahal mereka itu ‘kan bukan sekumpulan balita yang untuk disiplin saja harus dipaksa dengan sebuah mesin.  Apalagi dengan harga sampai Rp 4 miliar itu.

Sekarang ini, mungkin karena belum juga diobati, tingkat ketidakberesan otak mereka menjadi semakin parah, dengan dalam tempo relatif singkat mengadakan tiga renovasi sekaligus dalam waktu yang berdekatan.

Pertama, renovasi toilet di gedung DPR dengan biaya Rp 2 miliar. Meskipun yang direnovasi jumlah totalnya ada 200-an toilet, tetapi menurut pengamatan wartawan, sebagian besar darinya masih berfungsi baik. Alias sebenarnya tidak perlu direnovasi. Kalau pun semuanya harus direnovasi, berarti untuk setiap toilet biaya renovasinya saja bisa mencapai Rp 10 juta?!

Dengan demikian, apa yang dibuang di toilet itu, bisa menjadi kalah busuk dengan pemikiran merenovasi toilet saja dengan biaya sekian besar itu.

Kedua, renovasi tempat parkir motor dengan biaya sebesar Rp 3 miliar. Diperkirakan akan menjadi tempat parkir motor termahal di dunia.

Ketiga, merupakan tingkat tertinggi untuk saat ini ketidakwarasan itu, yakni  renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang luasnya sekitar 10 m x 10 m, dengan biaya sebesar  Rp 20 miliar, tepatnya Rp. 20.370.893.000.

Kenapa bisa semahal itu?

Antara lain karena, kursi-kursi saja diimpor dari Jerman. Kursi dengan desain utama berwarna putih itu didesain oleh Vitra Company, sebuah perusahaan desain perabot terkemuka dari Jerman.
Pintu ruang rapatnya diganti dengan kayu jati tebal dan kedap suara. Mungkin maksudnya supaya kalau sedang rapat jual-beli anggarannya bisa lebih terjamin kerahasiaannya. Mengingat, terjadinya beberapa kebocoran yang terjadi akhir-akhir ini. Sampai-sampai membuat mereka harus adu urat dengan KPK.

Semua(rencana) pembangunan dan renovasi dengan anggaran yang sedemikian besar itu tidak perlu sampai terjadi, apabila renovasi yang dilakukan itu benar-benar tepat sasaran. Yakni, seharusnya yang direnovasi itu adalah justru manusia-manusianya. Bukan gedungnya, bukan toiletnya, bukan tempat parkirnya, dan bukan pula ruang rapat Banggar-nya.

Sebab manusia-manusia yang kerap disebut sebagai “anggota dewan yang terhormat” itu banyak yang kalau bukan tingkat kewarasannya diragukan, maka besar kemungkinan adalah segerombolan garong yang sedang menyamar sebagai anggota dewan.

Dengan biaya renovasi toiletnya saja sampai Rp 2 miliar, renovasi tempat parkir motor saja Rp 3 miliar, dan renovasi ruang rapat Banggar sebesar Rp 20 miliar, — kursinya saja didisain dan diimpor khusus dari Jerman –, apakah kita bisa bayangkan, seandainya “mobnas” Kiat Esemka benar-benar jadi diproduksi massal setelah lolos berbagai syarat, para anggota DPR itu mau mengganti mobil dinasnya itu dengan Kiat Esemka yang konon harganya bisa di bawah Rp 100 juta itu? ***

Referensi:
http://berita.liputan6.com/read/370594/renovasi-toilet-dpr-habiskan-miliaran-rupiah
http://politik.vivanews.com/news/read/277229-dana-rp3-m-untuk-renovasi-parkir-motor-dpr
http://www.tribunnews.com/2012/01/12/melongok-renovasi-ruang-banggar-pintu-jati-yang-kedap-suara

Tulisan diambil dari:

http://politik.kompasiana.com/2012/01/14/rasanya-memang-ada-yang-tidak-beres-dengan-anggota-dpr-kita/

Komentar saya (menambahi).

Semoga Anggota DPR pembohong itu BURUT!