Jadi pegawai BI saja!
(Problematika kesejahteraan, politik moneter, dan Independensi BI)

Perbincangan ini dilakukan selepas magrib. Kebetulan di hadapan saya ada seorang pakar moneter alumni Jerman. Bukan masalah Jermannya yang membuat saya kagum, tetapi analisisnya mengenai mengapa sektor-sektor riil seperti pertanian tidak pernah bisa bangkit di era reformasi. Seperti kita ketahui, BI saat ini sedang didera masalah. Ternyata syahwat independen tersebut justru dibaluti dengan cara-cara tidak elok. BI nyogok dengan uang rakyat, kepada wakil rakyat.

Awalnya UU BI
Kiamat itu diawali ketika kita selalu kebabblasan. BI atau Bank Indonesia yang di era Pak Harto dengan regim Orbanya dibuat sebagai ketiak, di era reformasi dirubah sedemikian rupa menjadi sangat independennya. Saking independennya, gaji pegawai BI itu baru masuk saja sebesar Rp. 7,5 Juta perbulan, dan dalam setahun dibayar 18 Kali. Enak sekaleee! Bahkan gajinya Gubernur BI lebih gede daripada presiden sekalipun. Wah untuk hal ini, berarti Pak Boediono naik gaji dan kedudukan. Bahkan mengalahkan ‘mantan’ bosnya sendiri: presiden SBY.

(bahkan denger-denger—ini bukan dari sang pakar—anggaran bunga hiasan di ruang Gubernur BI lebih tinggi dari gaji seorang PNS dengan golongan IV di republik ini! Belumlagi gajinya yang berlipat2 lipat itu dihitung 18 bulan/ pertahun [dasar yang tidak masuk aqal!] dan juga kalau mau pensiun, uang pensiunnya 5 miliar lebih? Ck…ck….)

Memang, seharusnya BI itu independen. Tugas mereka sebagai pengawal sektor moneter harus sama sekali bebas dari intervensi pemerintah. Jadi tugas kemoneteran mereka yakni: (1) menetapkan kebijakan suku bunga; dan (2) menetapkan uang beredar, memang harus bebas dari kepentingan pemerintah. BI, dengan modal yang diterimanya dari pemerintah itu harus mampu menstabilkan nilai tukar, de el el.
Tapi celakanya, dengan independensi BI sekarang ini, akibatnya adalah seluruh sektor perbankan ada dalam kekuasaan penuh BI. Sehingga seluruh Bank—karena pemerintah tidak boleh intervensi itu—berorientasi atau tepatnya menjadi bank umum yang berpijak pada koridor bussines as usual.
Akibatnya adalah, sektor riil macet. Ilustrasinya begini: pemerintah sejatinya bisa melakukan pembiayaan tidak hanya dari APBN. Tetapi bisa juga dari Bank-bank yang dibuat khusus untuk pembiayaan seperti ini, yang dalam proses kerjanya berpikir dan berorientasi jangka panjang, tidak selalu tergoda untuk mengambil profit dalam jangka pendek, karena bank ini adalah bank pembangunan. Bank-bank inilah yang diorientasikan bisa membiayai pemeliharaan infra struktur seperti jalan rusak, got rusak, dan sejumlah sarana publik.

Bank ini mengelola dana pemerintah, yang memiliki aturan sendiri karena tidak semata-mata bisnis. Di negara-negara maju sekalipun seperti Amerika, Eropa, New Zealand, Thailand, (dan yang lainnya) bank-bank seperti lazim ada. Nah di Indonesia, bank seperti ini tidak ada. Sebab jikapun mereka mengeluarkan kebijakan yang pro populis, misalnya, kerangkanya harus tetap dalam paradigma bisnis.
Pembicaraan makin semangat. Terutama ketika saya, sebagai orang yang tidak memiliki pendidikan ekonomi, moneter, bahkan matematika sedikitpun, mencoba mempertanyakan kepadanya mengenai hal-hal lain.
“Jika demikian, BI itu seperti dalam negara ya?”
Sang pakar menjawab: ketika saya berdiskusi dengan beberapa pemilik saham bank lokal yang dari luar negeri mengenai apakah mereka peduli dengan sektor riil dan sebagainya. Dengan kata lain hal-hal yang menunjukkan keberpihakan, mereka, para Bankir ini menjawab: “There is not my problem; there is your goverment problem”.
Artinya, bahwa tanpa satu kebijakan yang memiliki keberpihakan, tidak mungkin mengubah struktur kebijakan para bankir yang semata-mata bisnis.
Partiale independen
Ada pihak yang mengatakan bahwa justru saat ini, sesudah memasuki era independen yang nyaris tidak ada contonya itu, BI masih kurang independen. Sang pakar menjawab bahwa mungkin para liberal ekonomi ini mengharapkan bahwa ke depan, bank-bank itu, selain harus bebas dari campur tangan pemerintah sama sekali seperti selama ini, juga dari struktur kepemilikan juga boleh seratus persen asing.
Lha, jika begini, apakah asing mau mendanai pembangunan yang nota bene secara ekonomi tidak langsung menguntungkan? Justru sebaliknya, karena mereka hanya bisnis, negara ini akan dengan mudah digoyang. Sebab dengan kepemilikan yang tidak dilandasi nilai-nilai keberpihakan mereka akan dengan serta merta memindahkan ‘duit’ mereka ke mana saja. Bahkan mungkin di saat negara ini sedang kekurangan uang. Padahal di buku-buku tex books sekalipun tidak ada yang disebut sebagai independensi penuh. Yang ada adalah partialle independen. Jadi pada sebagian hal harus bin wajib independen. Tapi sebagian lain tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah.
(di sini sang pakar menyebutkan rumus. Sayang, saya menangkapnya kurang baik. Nanti saya konformasi lagi deh)
Hari sudah beranjak malam. Saya pengen makan dan pulang. Begitu juga sang pakar. Jika ada waktu kami akan berjanji akan berdiskusi lagi.