Pengantar
Krisis global di Amerika Serikat yang dipicu oleh ketidakjujuran pelakunya bahkan atas sistem yang mereka yakini sendiri, telah menyebabkan negara adidaya tersebut kelimpungan. Banyak para pakar yang membuat sistesis baru mengenai sistem yang inhern di dalamnya nilai-nilai kebaikan. Mungkinkan ekonomi syariah bisa menjadi alternatif? Tulisan berikut mencoba menelusuri jejak mengenai sistem itu, jika kemudian diyakini bisa menjadi alternatif, dalam kekayaan budaya Indonesia.

Ekonomi syari’ah saat ini sudah mendapat tempat cukup baik dalam sistem perekonomian Indonesia. Meski share pada perekonomiannya secara prosentase masih kecil di banding dengan model konvensional, tetapi secara sosiologis, penerimaan masyarakat terhadap sistem ini semakin besar. Hal ini bisa dilihat antara lain pada laju pertumbuhan bisa dibilang relatif cepat. Dalam kurun waktu 17 tahun total aset perbankan syariah telah meningkat sebesar 15 kali lipat. Setara dengan pertumbuhan 61,2 persen per tahun, meningkat dari Rp. 1,79 trilyun pada tahun 2000, menjadi Rp. 33 trilyun pada akhir tahun 2007. Demikian dikatakan Presiden SBY pada acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah 2008 (www.presidensby.info). Padahal secara struktural, dukungan politik yang berupa undang-undang yang khusus mengatur sistem ekonomi ini masih belum ada.

Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa ekonomi ini segera mendapat tempat di hati rakyat Indonesia? Sebab gejala yang ada saat ini memperlihatkan bahwa gelindingan perekonomian ini akan memiliki efek bola salju (snow bowling effect) yang akan terus tumbuh membesar. Ada beberapa penjelasan yang bisa dijelaskan mengapa ekonomi syariah langsung mendapat tempat.

Pertama, ekonomi syariah memiliki keterikatan emosional yang kuat kepada budaya lokal Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sistem bunga masuk ke Indonesia diawali ketika era kolonialisme masuk. Perilaku ekonomi kolonialisme yang seperti vacuum cleaner dalam praktiknya menghisap tidak hanya sektor ekonomi besar, namun juga ekonomi-ekonomi tersier yang bermodal kecil. Melalui jaringan kapital yang dimiliki serta iming-iming bunga kecil dan pesona marketing yang ‘cantik’ masyarakat Indonesia dibuai dengan gegap gempita kapitalisme-kolonialisme ini. Bahkan ketika Indonesia merdeka, mining sebagian pemegang kekuasaan masih dijebak oleh masalah ini. Buktinya bisa dilihat dari berbagai pinjaman yang disediakan oleh lembaga kreditor yang sampai saat ini hanya menggerus kemampuan APBN kita.

Sebelum era kolonialisme masuk, sistem ekonomi di Indonesia jauh lebih beragam. Dalam tradisi kerajaan-kerajaan di masa lalu, sistem bagi hasil (bagi warga atau citizen) dan sistem upeti (bagi negeri taklukan) yang ada. Sistem bagi hasil dilakukan oleh kerajaan karena dalam strutur dan sistem politik mereka, Raja adalah penguasa seluruh bentangan lahan yang ada di wilayahnya. Jadi sistem penguasaan tunggal terjadi sehingga mereka yang menimba keuntungan di atasnya harus melakukan bagi hasil kepada negara. Sedangkan sistem upeti adalah sistem garansi keamanan. Meski dalam sistem upeti dimensi politiknya jauh lebih besar, tetapi dalam praktiknya sistem ini tetap tidak melakukan upaya penghisapan. Sistem ini tampak sekali misalnya pada tradisi kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda dan Jawa.
Kedua, jika kita telusuri lebih dalam ekonomi syariah menginternalisasi dalam tradisi masyarakat agraris. Dalam tradisi masyarakat agraris dikenal ada sistem “maro”, “mertelu”, dan lain-lain. Sistem ini dalam tradisi modern merupakan sistem perserikatan di mana si penggarap dan pemilik lahan sama-sama berbagi investasi dan resiko. Artinya, si pemilik lahan akan menanggung resiko keuntungan dan kerugian bersama-sama dengan penggarapnya. Sistem ini banyak berlaku karena modusnya yang memiliki dimensi kemanusiaan.

Sebagai contoh, bagi warga yang hanya memiliki skill tetapi tidak memiliki area lahan yang dikuasai sebagai garapan, modus ini merupakan solusi efektif. Agar proses ini berjalan baik, maka trust menjadi pra-syarat utama sebelum terjadinya transaksi. Selain itu, sistem ini juga menghendaki kejujuran dari—terutama—pihak penggarap. Sebab tanpa kejujuran bisa dipastikan bahwa usaha bersama ini akan gagal. Dimensi lain yang memiliki nuansa syar’i dalam perekonomian ini adalah tidak terjadinya unsur memeras dari pihak pemilik lahan dan model kepada penggarap. Sehingga praktik ekonomi seperti ini terasa lebih berkeadilan.

Ketiga, rakyat sudah bosan dan jenuh dengan sistem ekonomi kapitalisme yang kurang manusiawi. Kebosanan itu selain merupakan persoalan dalam tumbuhnya perekonimian itu sendiri, tetapi juga terkait dengan kejenuhan global. Ekonomi kapiltalisme yang dikritik ekonomi syariah menyandarkan pondasi dan daya hidupnya pada modal, modal, dan modal. Mereka sama sekali mengabaikan unsur manusia yang membuat modal itu tidak hanya sekedar modal, namun menjadi bermakna dan bernilai.

Sebagai contoh, sistem ekonomi kapitalisme akan bergolak ketika pasar dunia di belahan lain bergejolak. Padahal belum tentu secara real, apa yang terjadi di bursa New York itu berwajah sama dengan di sini. Akan tetapi karena pendekatan modal kapital, sehingga setiap guncangan akan berdampak kepada guncangan lainnya, di belahan dunia lainnya.

Sangat berbeda dengan sistem ekonomi syariah yang mengakar dan menancap pada kultur-kultur lokal. Guncangan-guncangan seperti disebutkan di atas, tidak akan langsung merontokkan sistem perekonomian syariah. Sebab dalam sistem ini, unsur-unsur kemanusiaan demikian kuat memaku pelakunya sehingga bisa menahan deru krisis. Contoh kongkret adalah jika seseorang berinvestasi melalui prosedur bagi hasil, maka si pengelola akan bekerja maksimal karena hasil yang akan didapatkan proporsional dengan kapasitas yang dikeluarkannya. Jika usahanya untung besar, maka keuntungan itu tidak hanya akan dinikmati oleh pemilik modal saja, namun juga oleh dia yang berlaku sebagai pengelolanya. Begitu juga jika ada kerugian, si pemilik modal tidak akan sepenuhnya menanggung resiko tersebut, tetapi ditanggung secara adil bersama pengelolanya.

Keempat, genuinitas ekonomi syariah merupakan representasi keummatan dan mengkonstruksi peradaban keagamaan Islam. Dalam sistem ekonomi syariah bertemu dua kekuatan besar yang memiliki potensi penguatan peradaban Islam. Potensi itu adalah kekuatan semangat keumatan yang tersimpan pada setiap pribadi muslim, dan potensi kedua terkandung pada unsur lokalitas yang sudah lama tumbuh dan berkembang.

Upaya-upaya Strategis
Agar gejala ekonomi syariah yang semakin diminati itu tidak sekedar menjadi trend, tetapi benar-benar merupakan kebutuhan ummat, maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis oleh semua stakeholders syariah, yaitu: Pertama, memperkuat kajian dan riset mengenai ekonomi syariah ini dengan beragam pendekatan. Dengan kata lain, kajian-kajian ekonomi syariah harus dibaluti dengan dimensi lain yang bukan hanya masalah fiqh semata, tetapi harus mulai dimasukkan kepada domain ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, politik, manajemen, dan sebagainya. Apa yang kita lihat saat ini sebenarnya upaya-upaya tersebut sudah ada namun masih perlu dilecut lagi agar bisa bergerak lebih leluasa.

Kedua, institusionalisasi ekonomi syariah perlu segera diatur lebih rinci agar tidak menimbulkan gejala “syariah tren” yang mengedepankan aspek syariah hanya pada level pembungkus, bukan pada substansi. Hal ini penting dipikirkan karena dalam prinsip ekonomi syariah, unsur-unsur kehalalan investasi bukan hanya syarat fomal tetapi juga merupakan kewajiban. Ketiga, sosialisasi dan edukasi. Ekonomi syariah yang sekarang tengah ada pada memontumnya itu harus dimaksimalkan di aras promosi sekaligus edukasi. Misalnya harus ada tim yang mengembangkan masalah ini untuk dijadikan kurikulum pendidikan di Indonesia, sebab selama ini kita tidak pernah memiliki hal ini. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah dalam jangka panjang harus dilakukan sedini mungkin. Artinya target market syariah harus diperluas dari hanya mengandalkan pasar yang ada, menjadi lebih luas lagi karena ada pasar baru yang dibuat, yakni insan-insan muda yang kelak akan menjadi pewaris kita.

Dalam posisi seperti ini, maka pekerjaan pengembang dan stakeholders syariah harus mulai menyatukan diri memajukan program ini. Pelaku ekonomi syariah tidak bisa hanya bertarung pada perebutan klien, tetapi justru harus menciptakan klien baru yang kontributif bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, di masa depan semua memiliki investasi calon pelaku yang sangat besar jumlah dan kapasitasnya.

Penutup
Jadi ekonomi syariah tumbuh bukan sekedar ikut-ikutan, atau sekedar anti tesis dari ekonomi konvensional yang memeras, yang ada saat ini. Ekonomi syariah tumbuh karena ia menemukan otentisitas ketuhanan yang bersatu dengan hasrat kemanusiaan muslim Indonesia, sehingga besarnya, agungnya, eksistensinya terjadi karena seperti saat kita menemukan oase yang dirindukan di tengah padang pasir.[]

Oleh Tantan Hermansah