Pendahuluan
Bagaimanapun, keyakinan para perencana pembangunan untuk menempatkan investasi sebagai aspek utama yang mampu mendorong perekonomian, patut diapresiasi. Akan tetapi tidak cukup sampai di sana, proses investasi harus diberikan pemahaman yang lebih dari sekedar memberikan kenyamanan bagi para pelakunya. Sehingga ketika pemerintah membuat event-event yang mampu mengundang para investor itu ke sini, rakyat akan benar-benar menikmati kesempatan untuk hidup lebih baik.

Jika membicarakan peluangnya sendiri, sesungguhnya sangatlah besar. Berdasarkan kepada catatan Bappenas, nilai investasi di bidang infrastruktur tahun 2005-2009 mencapai 72,14 miliar dollar AS atau senilai Rp 613,2 triliun. Nilai investasi itu meliputi investasi jalan raya sebesar 20,83 miliar dollar AS, energi listrik 28,44 miliar dollar AS, sambungan telepon tetap 11,02 miliar dollar AS, sambungan telepon seluler 7,48 miliar dollar AS, air bersih 2,16 miliar dollar AS, dan sanitasi sebesar 2,21 miliar dollar AS.

Catatan Bappenas di atas, memang bersambungan dengan asumsi ekonom dunia mengenai situasi di negara-negara berkembang yang akan terus bertumbuh dan menunjukkan masa depan lebih cerah. Sebagai contoh adalah apa yang dikemukakan oleh Presiden Templeton Emerging Markets Fund Inc. Mark Mobius, di mana prospek itu terjadi karena tingkat inflasi yang semakin menurun dan terkontrol. “Negara-negara berkembang, khususnya di Asia, belajar dari pengalaman krisis pada 1997 lalu,” katanya dalam diskusi mengenai investasi di global emerging market (pasar negara berkembang) di Hotel Grand Hyatt, beberapa bulan lalu (Lihat: http://www.tempointeraktif.com. Rabu 11 April, 2007).

Critical Questions
Pertanyaan kritis kita adalah, apakah dengan gelontoran calon investor maupun sambutan baik dari para pengamat itu, berjalin-berkelindan dengan kesiapan kita sebagai daerah tujuan investasi? Lalu, bagaimana sikap pemerintah—khususnya pemerintah daerah dalam merespon prospek pertumbuhan investasi tersebut?

Paradigma Investasi dalam Konteks Pembangunan
Tulisan ini ingin memberikan pandangan lain mengenai perencanaan pembangunan berbasis investasi. Tahun 2003, Susilo Bambang Yudhoyono –presiden NKRI saat ini—menulis bahwa dalam konteks pemulihan ekonomi Indonesia, ada tiga tahapan opsi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, yaitu: Pertama, tahap recovery. Proses recovery harus dilakukan karena pada saat ini terjadi peluruhan khususnya di bidang kepercayaan kepada pemerintah dan juga masalah mendasar yang ada pada rakyat yakini kesejahteraan. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembalikan kapasitas produksi kita sehingga para penganggur akan kembali bekerja, dan daya beli masyarakat dapat terbantu untuk ditingkatkan. Pada tahapan ini, SBY juga menggarisbawahi mengenai indegenous knowledge yang perlu dijadikan sebagai pijakan.

Kedua, tahap keberlanjutan pertumbuhan (sustained growth). Tahap ini hanya akan terjadi jika produktifitas masyarakat tinggi dan terus meningkat. Sumber-sumber pertumbuhan berkualitas ini harus sensitif bagi masyarakat, baik dalam perspektif lokasi, tingkat perkembangan, maupun keadilan. Dan, ketiga, tahap pengembangan ekspansif dari sistem ekonomi kita ke depan. Pada tahap ini, peranan investasi swasta akan dominan (Lihat, Susilo Bambang Yudhoyono, Revitalisasi Ekonomi Indonesia. Bisnis, Politik, dan Good Governance. 2003).

Ada yang menarik dari kerangka yang dikemukakan SBY, terkait dengan persoalan investasi di Jawa Barat yang menjadi substansi tulisan ini. Tahapan-tahapan yang dikemukakan yakni: recovery, reformasi dan rekonstruksi, dan rekonsiliasi tetap aktual untuk dijadikan cara pandang kita mengenai pengembangan investasi di Jawa Barat. Dan sebenarnya, jika kita telisik lebih mendasar lagi bahwa paradigma yang menjadi pendekatan SBY adalah satu proses pembangunan dalam kerangka kerja kebudayaan.

Investasi sebagai Kerja Budaya: Pandangan Awal
Dikaitkan dengan pemaknaan kita mengenai investasi sebagai kerja kebudayaan, maka dimunculkan beberapa agenda strategis sebagai berikut: Pertama, seluruh aspek pembangunan bangsa mulai dari perencanaan sampai kepada aspek operasional, dibangun dengan pendekatan kebudayaan, yakni terciptanya iklim yang selalu diorientasikan kepada kebaikan bersama (public good), seperti masyarakat yang semakin sejahtera, daya beli yang semakin baik, dan sebagainya.

Setelah pada proses perencanaan di tingkat elit berjalan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembudayaan di tingkat rakyat. Pada level ini, proses-proses belajar dilangsungkan. Sehingga tidak ada lagi model perencanaan dan aplikasi pembangunan yang top down. SBY menyebutkan sebagai kepedulian kepada local knowledge. Sehingga ketika proses ini ditancapkan pada life style masyarakat, maka seluruh perencanaan ini akan berubah menjadi kebutuhan keseharian.

Akan tetapi sebaliknya, karena semuanya diposisikan sebagai proses belajar, segala energi yang memancing kreativitas, inovatif, dan produktif, harus terus dipacu. Misalnya, jika pemerintah Jawa Barat mau mengundang investor yang akan berkecimpung di bidang energi, prosesnya harus mengacu kepada benar-benar kebutuhan rakyat, yang kemudian diwujudkan dalam progaram partisipasi, baik di level produksi maupun distribusi dan manajemen. Dari sini kemudian bisa muncul berbagai ide dan inovasi yang bersumber kepada kualitas hidup rakyat.

Kedua, implikasi dari yang pertama adalah bahwa target dari program menjadi sangat jangka panjang. Jika investasi dimaknai sebagai kerja budaya, maka otomatis yang harus dilakukan adalah perencanaan yang simultan, berikut keterlibatan pengguna. Inilah yang akan menjawab kelemahan kita selama ini dalam merencanakan pembangunan.

Sebagai contoh, lagi-lagi kita mengambil contoh yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat: energi. Selama ini pemaknaan terhadap energi selalu parsial. Artinya ketika kita merencanakan untuk menataulang persoalan energi, maka yang terbayang dalam benak para perencana adalah bagaimana menyediakan listrik, BBM, atau sumber energi lain yang murah dan gampang dikonsumsi rakyat. Dengan menggunakan pendekatan investasi, maka perencanaan model demikian harus dihilangkan.

Pertama-tama kebutuhan energi berikut proses penyediaannya harus diletakkan sebagai proses investasi. Di sini rakyat harus mulai dikenalkan akan kapasitas sumberdaya energi yang dimiliki oleh kita saat ini. Kemudian proses ini harus menjadi sarana belajar rakyat untuk: (1) melakukan penghematan akan sumberdaya energi. Jadi persoalannya bukan pada kemampuan membeli energi, tetapi pada kepedulian bahwa konsumsi energi yang boros akan menyebabkan terjadinya chaos sosial sehingga akan mengganggu semua; (2) memahami bahwa menghadirkan energi ke hadapan mereka bukan perkara yang mudah. Sehingga inovasi rakyat untuk jika mampu memproduksi energi sangat diharapkan. Contoh di daerah yang memiliki sumberdaya air yang melimpah, mengapa tidak membuat sumber energi berbasis air melalui teknologi mikro hidro, misalnya. Dan begitu seterusnya.

Jika dua hal ini sudah terlaksanakan, maka langkahnya kemudian adalah mengajak rakyat melakukan investasi di sektor ini. Mulai dari produksi, distribusi, sampai manajemen pengelolaannya, sehingga bisa menjadi sumber-sumber kesejahteraan baru bagi rakyat. Di sinilah relevansi apa yang kami sebut sebagai “Integrated model of Open Source-accessed Energy” (Brighten, 2008). Model ini menjelaskan antara lain bahwa proses pengembangan energi yang adil-inovatif, akan memancing pelakunya, rakyat, mengembangkan model investasi kesejahteraan baru, selain tentu ada multiplier effect lain yakni terpeliharanya sumber-sumberdaya alam seperti air, sungai, dan hutan-hutan. Hal ini terjadi karena model pengembang energi yang Open Source-accessed, hanya mungkin bisa dilakukan jika sumberdaya alam terpelihara dengan baik.

Sumbu Utama Investasi
Pilar kebudayaan bersumbu pada beberapa komponen program: (1) Tertib sosial yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat; (2) Perencanaan yang ditancapkan pada kualitas dari arkeologi kebudayaan masyarakat setempat—bukan sesuatu yang diturunkan begitu saja dari teori-teori yang belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi lokal. Dan, (3) Keseluruhan proses sebesar-besarnya diarahkan untuk menjadikan rakyat sebagai subyek utama—bukan yang lain.

Kecemasan pembangunan berbasis investasi terletak pada siapa (who) pelaku utama dari proses perjalan investasi tersebut. Artinya, apakah rakyat hanya bisa menjadi subyek aktif yang terlibat dalam keseluruhan proses, atau hanya menjadi penonton ketika gegap gempita investasi datang ke sebuah daerah?

Jika kita melihat selama ini, proses pembangunan berbasis investasi banyak tidak melibatkan rakyat setempat. Dengan berbagai alasan mulai dari kecakapan sumberdaya manusia (human capital) yang tidak memenuhi syarat, sampai persoalan-persoalan non-teknis seperti budaya.

Memang kedua hal itu harus menjadi perhatian semua. Akan tetapi proses integrasi antara investasi dengan masyarakat setempat tetap harus menjadi perhatian. Dengan proses yang apik, terencana, dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat, maka ke depan sublimasi antara kedua pihak ini akan terjadi. Di sinilah peran pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penting. Persenyawaan antara eksekutif dengan legislatif dalam memproduksi aturan yang membasiskan pada kepentingan rakyat, akan menjadikan proses mengundang investor berbuah kesejahteraan. Selain itu dengan menjadikan rakyat sebagai subyek utama dari proses investasi, maka jaminan keberlanjutan investasi akan terjadi.

Penutup
Sebenarnya dengan melakukan integrasi antara para investor dengan masyarakat dan (maupun) kultur setempat akan lebih banyak menguntungkan. Sebagai contoh, sebuah slogan bank cukup mengerti akan fakta ini ketika ia mengumandangkan slogan yang berbunyi: “Bank Dunia Bertradisi Anda!” Sebuah slogan yang genius untuk menggambarkan bahwa sebuah proses investasi akan menguntungkan jika sistem yang dibangun mengacu kepada kebudayaan setempat.
Catatan
Tulisan ini pernah dimuat pada Majalah WARTA Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tantan Hermansah adalah Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Peneliti The Brighten Institute