Kegeraman Presiden SBY atas sikap para pemimpin daerah yang menolak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bisa dimaklumi. Sebab hal tersebut dipastikan akan mengganggu berbagai kepentingan nasional yang justru pro rakyat. Terlebih lagi secara substansi, PNM jauh lebih baik daripada program pro rakyat sebelumnya, yang lebih berbentuk charity ketimbang empowerment.
Terlebih lagi jika melihat bahwa alasan dari penolakan adalah bahwa program ini merupakan bentuk kampanye terselubung dari penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaan.
Jika kita urai lebih dalam, ada problem besar dan lebih mendasar yang menyangkut struktur politik dan kekuasaan di negeri ini. Secara sosiologis, penolakan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari pembangkangan, dan bahkan makar. Karena daerah tengah melakukan delegitimasi kekuasaan pusat—sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam relasi kekuasaan.
Lebih lanjut, apa yang tengah berlangsung juga mengindikasikan bahwa kedalaman pemahaman atas visi politik para pemimpin daerah sangat rendah. Atau bisa jadi, terjadi disparitas kepentingan antara pusat dan daerah yang tajam.
Problem disparitas kepentingan—terlebih menjelang pemilihan umum—yang muncul ini tidak bisa dilepaskan juga dari sistem elektoral yang saat ini berlaku. Dengan system pemilihan yang bertingkat mulai dari presiden sampai bupati/ wali kota seperti sekarang memungkinkan sekali jika daerah merasa ‘terlepas’ kepentingannya dari pusat. Sistem pemilihan bertingkat ini akan memberikan peluang dimana komitmen-komitmen politik yang dibangun sangat jangka pendek, dengan kepentingan lokal yang kuat, dan –yang parah—membuka peluang mendeligitimasi kekuasaan pusat di daerah.

—bersambung—