Pengantar

Peristiwa di Jalan R.E. Martadinata Jakarta Utara seakan menampar kita bahwa ancaman amblasnya Jakarta di masa mendatang bukan lagi prediksi dan hasil simulasi para ahli semata. Kejadian tersebut adalah symptom awal yang sesungguhnya, di balik peristiwa itu ada sesuatu yang sangat besar sedang menunggu terjadi.

Tulisan ini akan melihat ancaman lain seiring dengan ‘menyempit’nya wilayah jika prediksi amblas itu benar-benar terjadi.

 

Fakta-fakta Ekologi

Sudah banyak diulas media dan para ahli bahwa fakta-fakta ekologi di sekitar lokasi terjadinya peristiwa amblas bukan hanya persoalan alam. Kesimpulan studi ITB bahwa rembesan air laut yang sudah mencapai 3 KM ke daratan dan pola pemanfaatan air tanah yang sudah ‘kelewatan’ adalah beberapa analisis yang muncul sehubungan dengan amblasnya fisik Jakarta.

Namun jika kita pahami lebih lanjut, fakta-fakta ekologis yang ada di baliknya sungguh lebih besar. Jika menggunakan teori-teori sosiologi klasik misalnya, ada satu teori yang menjelaskan bahwa suprastruktur menghasilkan infrastruktur, apa yang ada di Jakarta Utara itu benar adanya. Secara kasat mata, Kementrian PU berkilah bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek sudah bekerja sesuai SOP dan kebutuhan yang diminta.

Padahal bukan itu persoalannya. Justru perumus SOP itu yang tidak melihat bahwa fakta-fakta ekologis yang ada di sana, tidak cukup hanya dilakukan intervensi melalui modus meninggikan badan jalan saja. Sebab itu jelas tidak mengungkap sesuatu yang mengancam di baliknya.

Jadi fakta kerusakan ekologis ini, secara epistemis merupakan buah dari cara dan sistem berpikir yang dangkal dan tidak holistik dalam melihat persoalan. Alhasil, sejatinya hal ini sudah bisa mengundang aparat penegak hukum untuk menelusuri fakta-fakta tersembunyi di balik setiap kejadian besar seperti ini.

 

Gejala Sosiologis

Di luar fakta ekologis yang sudah disinggung di atas, hal besar lain yang masih mengancam adalah gejala-gejala sosiologis sehubungan dengan dampak dari kerusakan ekologi setempat. Untuk memahami ancamannya, sebaiknya kita temukan dulu faktor penyebabnya.

Pertama, kerusakan ekologi antara lain dipicu pada persoalan perilaku, sikap, dan tindakan manusia. Ketiga hal ini muncul karena meluruhnya relasi antara manusia dengan dunia ekologisnya. Peluruhan ini bisa dilihat pada beberapa hal misalnya, kepedulian yang rendah, ketiadaan visi tentang lingkungan sekitar, dan perilaku yang destruktif.

Orang tua kita dahulu kita mengajarkan bahwa alam adalah mitra kehidupan. Penghormatan kepada alam banyak ditampilkan dalam bentuk tindakan yang dalam jangka panjang, justru sangat ramah dengan alam. Ketika saya berdiskusi dengan masyarakat Wamena, Papua misalnya, mereka menjelaskan bahwa ada kaidah hukum lokal yang jika menebang pohon tidak boleh yang sedang bagus-bagusnya. Tetapi harus dipilih yang sudah tua, serta terlalu rimbun sehingga mengganggu pencahayaan di sekitarnya. Selanjutnya, setiap satu ditebang, mereka harus sudah menyiapkan minimal sepuluh bibit baru yang siap menggantikannya.

Di masyarakat pantai, di belahan lain di Indonesia ada upacara untuk menghormati laut. Upaya ini secara sosiologis merupakan ekspresi pengakuan akan relasi epistemologis antara mereka dengan alam. Sehingga dari perasaan koneksivitas antara dua pihak, terbangunlah pemahaman bahwa kita dan alam sejatinya berdialog, saling membangun, karena keduanya saling membutuhkan; bukan saling menghancurkan.

Bercermin kepada dua contoh di atas, kita bertanya: apakah mungkin masih ada pikiran untuk merusak tatanan ekologinya?

Kedua, dalam himpitan kehidupan kota, deru gelombang kapitalisme yang sudah sampai ke bilik-bilik kardus rumah di pinggiran Jakarta, nilai-nilai kearifan seperti itu nyaris sudah lama hilang. Terlebih lagi, pemangku kepentingan telah mentransformasi nilai-nilai kearifan tersebut menjadi dollar atau rupiah. Bahkan alam telah dipindai komputer yang setiap jengkalnya kemudian disimulasi sebagai potensi keutungan. Sementara di sisi lain, karena hukum ekonomi yang menjadi ukuran tidak mungkin rakyat kecil yang bisa mengaksesnya. Akibatnya, alamlah yang terancam.

Selain itu, degradasi nilai-nilai lokalitas ini juga telah menghancurkan kepekaan tradisional yang selama ini menjadi perekat utama kehidupan. Kebersamaan digantikan dengan urusan bisnis; kepentingan alam ditransformasi menjadi keuntungan kelompok. Serta sejumlah nilai lain yang tidak kalah baik tapi sama-sama menguap.

Dari dua penyebab besar si atas, secara sederhana bisa diringkaskan bahwa kerusakan ekologi yang saat ini terjadi di Jakarta diakibatkan oleh hancurnya kohesivitas sosial yang selama sekian abad menjadi ciri utama bangsa ini. Berikutnya, peluruhan ini kemudian telah meunculkan rejim sosiologis lama dalam bentuk ‘darwinisme sosial’. Darwinisme sosial ini, karena bertumpu pada kaidah “siapa kuat dia dapat”, maka kontestasi yang terjadi di Jakarta ini tidak pernah seimbang. Akhirnya karena darwinisme minus kedewasaan, yang terjadi adalah perilaku psikopatis dalam bentuk dendam kesumat.

 

Dampak Beruntun

Apakah selesai saja sampai di sini?

Sekali perlu ditegaskan bahwa secara sosiologis apa yang terjadi di Jakarta Utara masih symptom. Dampak-dampak sosiologis yang kentara masih seputar akses yang terganggu, yang lucunya dampak kerugiannya hanya ditransformasi menjadi angka-angka ekonomi semata.

Jika skenario Jakarta amblas itu tejadi, sudahkah Pemerintah mempersiapkan diri untuk menghadapinya?

Coba perhitungkan, dari setiap kilometer daratan Jakarta yang akan hilang, berapa banyak rakyat yang harus dievakuasi, berapa banyak harta benda yang hilang, berapa banyak asset pemerintah yang rusak hancur, serta berapa kerugian yang harus ditanggung. Ini jika normal, lalu bagaimana jika kemudian masyarakat menggunakan hukum rimba lagi, menganeksisasi lahan yang sudah jelas dimilik dan kepememilikannya.

Jika solusinya seperti sekarang ini, meninggikan terus area di sekitar itu, tanpa kemudian membuat visi baru tentang penanganan wilayah ini, lalu berapa banyak APBN yang akan dihabiskan untuk mengatasinya. Padahal terror psikologis akan terus belangsung karena kita tidak bisa tahu pasti mengenai perilaku alam.

Untuk itu, sudah saatnya pemerintah memperhatikan dengan benar hasil-hasil analisis dari para pakar yang sudah banyak disuarakan. Apalagi wacana pemindahan Ibukota makin menguat. Sehingga fakta ekologi yang rusak dan dukungan moral dari pelbagai pihak ini, sejatinya sudah cukup menjadi modal untuk membangun visi baru mengenai tata ruang tempat hidup masyarakat ecologically sustainable, socially friendly, dan culturally rich.

 

 

Tantan Hermansah adalah Dosen Sosiologi UIN Jakarta, dana Mahasiswa Doktor Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia.