Pendahuluan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting membangun kualitas bangsa. Sesederhana apapun, pendidikan akan memiliki manfaat sangat besar bagi bangsa. Ia adalah ruh yang memberikan nafas keberartian, sedemikian sehingga tidak ada sebuah bangsa—dalam bentangan kertas sejarah manapun—yang mampu melesatkan dirinya tanpa melakukan satu proses transformatif dalam persoalan pengetahuan dan sistem pendidikan.

Oleh karena menjadi ‘ruh’ bagi proses transformasi kebudayaan, maka pendidikan dengan sendirinya bukan merupakan arena atau ruang kosong yang bisa dibiarkan tumbuh liar tidak terkendali. Manusia harus menumbuhkan proses pendidikan, seperti halnya seorang petani yang melakukan proses pemuliaan tanamannya. Hal ini semua dilakukan supaya pendidikan bisa dketahui arahnya, dan bisa dipetik hasilnya kelak.

Dalam konteks demikian, pendidikan menjadi usaha yang dilakukan dalam kesadaran penuh—bukan ikut-ikutan—terlebih lagi dilakukan ngasal dan ogah-ogahan. Karena dalam kesadaran penuh tersebut maka pendidikan harus memiliki keberpihakan yang jelas terutama kepada tujuannya. Misalnya jika pendidikan dicita-citakan untuk melakukan peningkatan kecerdasan bangsa, maka pendidikan sejatinya harus memindai seluruh mereka yang disebut sebagai bangsa.

Sementara itu, Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Hal ini menegaskan bahwa sejatinya ada instrumen khusus agar proses pembelajaran setiap orang tidak pernah mengalami keterputusan. Bahkan dalam bagian penjelasan UU tersebut dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Seruan Presiden SBY kepada para Kepala Daerah agar segera merealisasikan anggaran anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam alokasi pembelanjaan daerahnya, patut diapresiasi oleh setiap jiwa bangsa ini, termasuk warga Jawa Barat. Apalagi ke depan, warga provinsi ini bisa dipastikan lebih tenang pasca pemilihan Gubernur yang konsern kepada peningkatan kualitas pendidikan. Namun demikian, angin segar tersebut tentu tidak akan terjadi begitu saja. Mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebagai pra syarat agar alokasi 20 persen tersebut bisa efektif di lapangan. Untuk itu, beberapa agenda dan perencanaan strategis harus diajukan agar mempertajam aksi yang akan dilakukan ke depan.

Tulisan ini akan mencoba memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan duapuluh persen anggaran pendidikan itu di lapangan. Hal ini semata-mata untuk mengefektifkan dana besar tersebut dan membuatnya menjadi lebih tepat sasaran.

Tantangan Sejarah dan Politik
Meski menjadi penyangga utama bagi kebutuhan ekonomi (tidak jarang juga hingar-bingar politik) Ibukota, namun ‘berkah’ dari kedekatan geografis dengan pusat kekuasaan tersebut belum dirasakan benar oleh warga Jawa Barat. Hal ini bisa dibuktikan secara mudah pada: kualitas infrastruktur transportasi yang kalah jauh oleh provinsi tetangga seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur; begitu juga dengan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat kalah bahkan oleh Yogyakarta.

Untuk itu, optimalisasi posisi strategis tersebut patut dilakukan. Hal ini semata-semata agar Jawa Barat bisa menangguk berkah dari geopolitik tersebut. Salah satu sektor yang bisa dimaksimalkan adalah pendidikan.

Akan tetapi sektor ini dihadapkan kepada pekatnya masalah pendidikan. Sebagai contoh, selain problem putus sekolah dan infrastruktur, pendidikan di Jabar sebenarnya juga masih menghadapi persoalan kualitas guru. Hal itu antara lain bisa dilihat di Kota Bandung. Sebanyak 30 persen dari 28 ribu guru di Kota Bandung belum menempuh jenjang pendidikan strata satu (S-1). Padahal sarjana merupakan bagian dari standar mutu guru yang ditetapkan pemerintah (www.hadepisan.multiply.com). Jika dikerucutkan, ada beberapa masalah besar lain yang harus terlebih dahulu diselesaikan supaya proses pendidikan di provinsi ini semakin berkualitas.

a. Tantangan Kesejaraharan
Yang dimaksud dengan tantangan sejarah adalah segala peninggalan masa lalu yang masih sering dijadikan sebagai rujukan meskipun sudah out of date. Dulu Malaysia belajar mengenai kedokteran, pertanian, perkebunan, keislaman, dan banyak lagi keilmuan lain ke Indonesia. Itulah sekeping kebanggaan yang selalu digaungkan tanpa pernah diberikan makna lebih dalam mengenai arti dan pesannya. Bahkan, seperti orang yang sedang sakau kita terus menerus menyebutkan prestasi tersebut tanpa pernah menjelaskan bagaimana faktanya kini. Jikapun disebut, selalu dikatakan dengan minder dan malu-malu.

Rasa minder yang terjadi bisa jadi akibat dari peninggalan sistem pendidikan masa lalu. Di mana sekolah atau lembaga pendidikan formal telah diperkenalkan bahkan sejak jaman Belanda itu paradigmanya dilekatkan kepada etische politiek (kehutangan budi) di negara jajahan Belanda (1870). Maka sekolah atau institusi pendidikan tidak ubahnya seperti alat yang melegitimasi penjajahan. Pembedaan sekolah dengan sistem peruntukkan—di mana ada sekolah pribumi yang disebut sebagai “Sekolah Rakyat” atau SR, dan sekolah yang hanya diperuntukkan untuk kalangan Belanda saja—menegaskan bahwa sistem pendidikan formal kita mengalami kesalahan bahkan sejak pertama kali berdiri.

Bukan hanya pada level pendidikan dasar, bahkan di tingkat perguruan tinggi sekalipun pendidikan kita sudah salah kaprah. Karena kepentingan politik yang jauh lebih besar, maka seluruh instrumen pendidikan akhirnya diciptakan hanya hanya untuk kepentingan kolonial Belanda—khususnya demi peningkatan produksi di tanah jajahan. Hal ini kentara sekali di mana lembaga pendidikan yang pertama kali adalah sekolah-sekolah kejuruan. Contohnya STOVIA (1902) yang kemudian berubah jadi NIAS (1913) dan GHS adalah cikal bakal dari fakultas kedokterannya UI. Selain itu juga Rechts School (1922) dan Rechthoogen School (1924) kemudian melebur jadi fakultas hukumnya UI.

Pada masa kemerdekaan, pendidikan kita merupakan amunisi bagi proses kebangkitan dan perubahan sosial-budaya-politik bangsa Indonesia. Institusi pendidikan yang didirikan di republik ini merupakan transformasi dari sistem pendidikan yang berbasis kolonial—dimana feodalisme sangat kental—dan oleh karena itu perlu dinasionalisasikan, baik dari sisi ideologi, manajemen, bahkan sampai kepada sistem pendidikan.

Di masa ini pula, pendidikan bukan merupakan arena komersial. Ia berdiri untuk menjadi penopang proses kulturalisasi bangsa. Kata yang dipilih untuk proses pengabdian ini pun indah, yakni “CERDAS” . Di mana kecerdasan bukan hanya merupakan kemampuan untuk menghapal, menghitung, dan membaca. Tetapi di atas semua itu, cerdas dan kecerdasan adalah seperangkat kemampuan dan kapasitas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia Indonesia, tanpa harus berotak pintar. Sehingga pada masa ini pendidikan nyaris gratis, diwajibkan kepada seluruh lapisan bangsa, dan bukan agenda untuk memanfaatkan sebagai arena bisnis dan lain-lain.

Namun kemudian, memasuka era Orde Baru, strukturalisasi pendidikan adalah khasnya. Meski pada masa ini pemerataan pendidikan dasar -–khususnya dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur melalui program inpres—cukup kentara, namun ideologi pendidikannya sendiri mengalami proses pengaburan. Bahkan dalam beberapa kasus, pendidikan di era Orde Baru mirip suasana pendidikan di masa kolonial, di mana feodalisme dikuatkan dalam berbagai hal. Pada masa Orde Baru juga, kuasa pendidikan sepenuhnya ada dalam tangan pemerintah. Tidak ada otonomi pendidikan, apalagi otonomi kampus. Institusi pendidikan hanya menjadi pemamah buku-buku yang ‘diijinkan’ negara. Kritisisme dihabisi; nalar dan fungsi aqal budi dikebiri. Kementeriannya pun diberi nama “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”. Di mana melekat padanya satu persekutuan antara kuasa pengetahuan dan agenda-agenda kebudayaan.

Bahkan kolaborasi apik antara kuasa pendidikan dan agenda kebudayaan menjadikan pendidikan sebagai penopang kekuasaan di mana pusat adalah magnet utama. Tidak heran jika di masa ini, daerah adalah suplyer besar baik dari dari Sumberdaya Alam apalagi Sumberdaya Manusia. Kompetisi peningkatan kapasitas mengarah menjadi kekuatan untuk menjadi sekerup kekuasaan pusat. Sebab daerah hanya menjadi kepanjangan tangan saja.

Kemudian pada era pasca rejim Orde Baru atau terkenal juga dengan istilah era reformasi, sistem atau pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan. Bisa dikatakan, pada masa ini terjadi pesta perubahan dalam sistem pendidikan. Hal ini bisa dilihat mulai dari terbitnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta akan diundangkannya beberapa aturan mengenai Badan Hukum Pendidikan, dan bahkan beberapa lembaga pendidikan yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

Pasca UU Sisdiknas diperbaharui, proses selanjunya adalah pembentukan pelaku utama dalam pendidikan—yakni guru dan dosen. Di era sebelumnya, memang tidak pernah ada perlakukan khusus kepada komponen pendidikan ini. Guru tumbuh sendiri, tanpa penghargaan, tanpa dukungan, tanpa kesejahteraan yang layak secara kemanusiaan seperti disebutkan dalam UUD 45. Bahkan lebih menyedihkan lagi, guru hanya disebut sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ sesuatu yang tidak secara riil menyangkut dan dibutuhkan dalam kehidupannya. Sementara itu, di kelas, keagungan mereka sebenarnya semu saja. Sebab posisi mereka tidak lebih dari pengajar (bukan pendidik) atau lebih tepatnya pendikte, yang substansi ajaran dan konstruksinya sudah ‘selesai’ dibuatkan para birokrat pendidikan.

Konteks hampir serupa juga terjadi dengan dosen. Nasib guru bagi para mahasiswa ini, tidak terlalu berbeda. Selain dituntut untuk melahirkan ‘para tukang’ kelas atas, mereka juga kurang diberikan kebebasan akademik maupun kesejahteraan yang layak. Sehingga kemunculan UU No 14 Tahun 2005 ini sejatinya mampu memberikan harapan. Baik secara ekonomi maupun substansi. Namun belum diberlakukan, UU ini juga sudah menuai kritikan tajam. Salah satunya adalah Rektor UGM—di mana komentar panjangnya dikutip di atas—yang mengatakan, “Itu sama artinya dengan mengulang lagu lama yang menyebut guru sebagai pahlawan tanda jasa dan tidak ada manfaatnya,” kata Sofian.

b. Tantangan Politik
Tantangan selanjutnya adalah politik penganggaran. Pada level ini, kolaborasi antara anggota legislatif dengan pemerintah sangat diperlukan, agar proses pengalokasian anggaran duapuluh persen APBD untuk pendidikan bisa terealisasi dengan baik, tepat, dan efisien.

Secara politik, masalah krusialnya bagi eksekutif adanya persepsi bahwa kalangan dewan juga harus ikut bermain pada setiap alokasi anggaran yang dicadangkan pemerintah, bisa menjadi hambatan besar di lapangan. Terlebih lagi, saat ini pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf ini secara faktual sedang dihadapkan pada keadaan transisi politik di anggota legislatif provinsi dan kabupaten menjelang pemilihan. Jika anggota dewan mencoba “bermain” dengan dalih mencari dukungan finansial maupun dukungan popular, tetap saja sedikit banyak akan mengganggu kinerja politik pemerintah Jawa Barat sendiri.

Hambatan politis lain yang juga patut dilihat secara jeli adalah dukungan kapasitas dari pengelola anggaran pendidikan ini nantinya. Sebab saat ini, ketidakberesan masalah pendidikan—baik infrastruktur pendidikan maupun kapasitas pendidiknya sendiri—merupakan bukti nyata betapa ‘rendah’nya kapasitas para birokrat pendidikan ini di lapangan. Sehingga, ibarat gelas yang sudah penuh, jikapun diisi air baru hanya akan tumpah. Jika saja mereka lebih cakap, berwawasan luas, dan—tentu saja—tidak boleh korupsi—maka nasib pendidikan Jawa Barat tidak akan ‘terpuruk’.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah data base sasaran bagi alokasi duapuluh persen anggaran pendidikan itu nanti. Data sasaran tersebut meliputi: (i) data anak yang masuk kategori wajib sekolah, berikut dengan keadaan sosial, ekonomi, dan psikologisnya; (ii) Data base guru yang meliputi kapasitas keilmuwanannya, kapasitas mengajar, dan segala hal yang terkait dengan kehidupan sosial dan ekonominya; dan (iii) Data infrastruktur pendidikan mulai dari: kualitas fisik bangunan, ruang belajar, ruang guru, kualitas perpustakaan, arena olah raga, sampai kepada aspek-aspek geografis di mana sarana pendidikan tersebut berada.

Data ini nanti akan menjelaskan banyak hal kepada publik mengenai masalah substansial dari pendidikan. Misalnya, data sasaran yang lengkap dan detil akan memberikan gambaran komprehensif mengenai alokasi dana pendidikan itu sendiri. Apakah akan diberikan gratis? Atau gratis bertingkat? Atau berbayar tapi bertingkat sesuai kapasitas orang tuanya. Data ini juga akan menjawab, mengapa pendidikan gratis yang dipukul rata itu tidak menjawab permasalahan pendidikan. Kemudian data guru yang lengkap akan memberikan informasi bagaimana kesejahteraan guru serta jika dipenuhi apakah akan berkorelasi dengan kualitas pendidikannya sendiri. Saat ini, ada guru yang tampil bukan karena kapasitas yang sudah teruji, namun karena tidak ada pilihan pekerjaan. Sedangkan data infrastruktur yang lengkap akan meminimalisir kebocoran dan tumpang tindih alokasi. Evaluasi menyeluruh itu diperlukan semata-mata agar alokasi duapuluh persen APBD untuk pendidikan bisa lebih tepat sasaran, adil, dan juga efisien di lapangan.

Goal yang tepat
Sebagaimana disinggung di awal bahwa dengan alokasi untuk pendidikan sebesar 20 persen saja dari APBD tidaklah cukup untuk menjadi anggaran pendidikan tersebut efektif di lapangan. Begitu juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan populis—misalnya menggratiskan begitu saja—juga belum tentu menjadi model pendidikan yang baik.

Untuk itu maka pertama-tama, rumusan pendidikan harus jelas dan tegas di lapangan. Goal yang akan dituju harus jelas terindikatori dengan ukuran-ukuran yang obyektif. Perumusan atau penciptaan goal pendidikan harus merujuk kepada target pada masing-masing level. Misalnya, jika untuk level pendidikan dasar (SD dan SMP), maka goalnya adalah untuk membangun pondasi pendidikan menuju pendidikan tingkat lanjut. Ukurannya adalah setiap siswa yang terlibat dalam pendidikan tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa masuk ke pendidikan SMU/ SMK. Sedangkan target untuk SMU adalah memiliki kapasitas yang cukup untuk diterima di PTN.

Goal yang tepat akan memandu setiap rumusan pendidikan efektif di lapangan. Dengan sendirinya alokasi anggaran akan menjadi lebih tepat kepada yang membutuhkan. Contoh sederhana dari alokasi yang tepat bisa dilihat pada ilustrasi berikut.

Pada sebuah sekolah—katakanlah SD atau SLTP—dengan siswa berjumlah 500 orang. Siswa sekolah tersebut 50 persennya (250 siswa) merupakan kelas menengah yang mampu mengeluarkan biaya. Jika pemerintah menggratiskan seluruh biaya, maka dipastikan ada kelas warga yang mampu turut menikmati subsidi tersebut. Padahal jika SPP dinaikkan sendikit saja kepada 250 siswa yang masuk kategori mampu itu, bisa jadi pemerintah hanya cukup membiayai sebesar 10 persen saja dari kebutuhan riil. Dengan sisa alokasi yang cukup besar pada sekolah yang sudah mapan, pemerintah selain bisa menghemat juga bisa memperluas basis alokasi mungkin ke sekolah yang ada di pinggir hutan dan sebagainya.

Memperluas Cakrawala Pendidikan
Saat ini, mainstream pendidikan mengarah kepada semacam paradigma formalistik. Padahal bentuk-bentuk atau model-model pendidikan masyarakat (people educations) sangatlah beragam. Perluasan cakrawala pendidikan justru akan menguntungkan masyarakat dan pemerintah sendiri.
Dalam konteks demikian, maka penguatan kapasitas pada berbagai model pendidikan menjadi sangat diperlukan. Model pendidikan pesantren tradisional berbasis pesantren yang non-kelas (non-formal) perlu mendapatkan perhatian juga. Hal ini bukan semata-mata hanya memperbesar alokasi anggaran semata, namun lebih dalam dari itu, pendidikan model pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari kultur pendidikan yang ada di Indonesia sejak lama.

Demikian pula dengan pendidikan keterampilan (vocasional education) baik yang dikembangkan oleh pemerintah atau swasta, patut juga mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan pendidikan seperti ini mungkin akan mengisi berbagai modus kebutuhan pekerjaan di level tengah dan bawah dalam struktur kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, pendidikan keterampilan juga memungkinkan penyediaan kapasitas bagi sebagai warga Indonesia yang tidak mampu atau tidak mau menempuh pendidikan yang bercorak saintifik.

Intinya, dalam proses pengelolaan pendidikan, cakrawala kita tentang pendidikan harus dibuat seluas mungkin. Hafid Abbas (2003) misalnya menawarkan apa yang disebutkannya sebagai “community-based education”, yang didalamnya secara obyektif dibutuhkan karena: (i) untuk mendampingi pemerintah dalam mobilisasi sumberdaya lokal dan luar serta memperbaiki peran masyarakat luas; (ii) untuk menstimulasi perubahan sikap dan persepsi dalam masalah kepemilikan institusi pendidikan; (iii) untuk mendorong inisiatif pemerinta dalam memperkuat dorongan kepada masyarakat agar sekolah, dst; (iv) untuk mendorong inovasi masyarakat; dan (v) untuk menangkap dan merehabilitasi mereka yang D.O dari sekolah.

Penutup
Sudah menjadi pengetahuan dan kebutuhan umum bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari warga bangsa ini. Akan tetapi, banyaknya siswa yang terbengkalai pendidikannya, disebabkan bukan oleh masalah anggaran semata, namun juga masalah lain menyangkut manajemen pendidikan yang carut marut. Jika sistem ini diperbaiki, maka tidak mustahil bahwa menjelang alokasi penididikan 20 persen, akan benar-benar efektif di lapangan.

Catatan Kaki
Kata-kata masyarakat cerdas atau bangsa cerdas di Indonesia sudah lama dikenalkan. Bung Karno dalam berbagai pidatonya tentang visi kerakyatan selalu menekankan akan pentingnya membangun masyarakat yang cerdas.
UU ini merupakan revisi dari UU sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
Lihat Tempo, Rektor UGM: UU Guru dan Dosen Tak Bermanfaat. Selasa, 06 Desember 2005 | 17:57 WIB
Abbas, Hafid. Community-Based Edication: A Roadmap of Indonesian Education from Crises to Recovery. Mizan: Bandung, 2003.

Tulisan ini dimuat dalam WARTA BAPEDA Volume 13. No 3/ Juli September 2008