Tulisan Jamaludin (Kompas) yang renyah seperti emping buatan warga kampong Menes itu tetap menyimpan hal-hal serius yang patut dibincangkan lebih jauh. Terlebih pada paragraph akhir, Jamal seperti memberikan arahan bahwa ibukota RI itu secara asketik seharusnya tidak perlu dipermasalahkan posisinya di mana.

Tulisan ini akan bertumpu pada asumsi bahwa segala hal yang terkait dengan admistrasi politiknya sudah selesai. Jadi, misalnya, DPR dan Pemerintah sudah sepakat bahwa ibukota Republik Indonesia akan pindah dan Undang-undang yang menjadi landasannya sudah lahir dan disepakati secara bersama.

Maka tahapan selanjutnya adalah semua pihak agar segera tatan-tatan, siap-siap untuk pindah ke ibukota baru tersebut. Pertanyaannya, seperti apakah bangsa ini membayangkan ibukota NKRI ini? Tulisan ini akan mencoba merekonstruksi kebutuhan-kebutuhan sosio-antropologis-ekonomis sebuah ibukota RI di masa mendatang.

Representasi Keragaman

Saya membayangkan bahwa landasan utama dan pertama bagi Ibukota NKRI ini adalah penciptaan perasaan kepemilikan yang harus dimiliki secara bersama oleh bangsa ini. Sebagai bangsa yang beragam, namun memiliki sejarah colonial yang sama, Anderson menangkap semangat bangsa ini untuk merdeka adalah manakala bangsa ini memiliki suatu bayangan masa depan yang diistilahkannya sebagai “imagine communities”.

Begitu juga untuk ibukota baru. Imagine ini yang harus ditumbuhkan. Ibukota RI ini adalah milik semua. Meski posisinya ada di Palangkaraya (seperti rencana Soekarno) atau ada di Jonggol (seperti rencana Soeharto) tapi ibukota ini harus benar-benar merepresentasikan semua bangsa. Benar, seperti Jamal menulis, bahwa akan indah jika ibukota ini dari sisi penampilan seperti taman mini, di mana semua suku bangsa diberikan space untuk memvisualkan dirinya di sana. Bahkan mungkin tidak ada salahnya jika gedung setiap kantor Departemen dibangun dengan merujuk kepada kekayaan budaya bangsa ini. Sehingga dampak edukatif dari penampilan ini akan terasa.

Birokrasi yang Efisien

Imagine saya yang berikutnya mengenai Ibukota RI yang baru adalah sebuah sistem birokrasi yang efisien. Mungkin kita perlu mengevaluasi kinerja birokrasi saat ini secara menyeluruh. Sebab banyak pihak yang menilai bahwa birokrasi di Indonesia saat ini sudah sangat jauh panggang dari api. Prinsip-prinsip birokrasi modern yang efisien sudah tidak ada lagi.

Maka di tahap persiapan fisik, pemerintah juga harus membuah system saringan agar birokrat-birokrat di tanah baru itu benar-benar memiliki visi yang tegas mengenai bangsa ini, negeri ini, dan pemerintah ini. Mereka adalah birokrat yang efisien, yang bisa melayani (bukan dilayani) publik dengan baik, benar, dan tepat.

Bahkan saya membayangkan bahwa birokrasi kita itu bisa bekerja selama 24 jam penuh (tentu dengan pergantian sip dan insentif yang adil). Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan mereka, bisa mendapatkan pelayanan birokrasi tanpa harus membolos dari kantornya masing-masing.

Sarana Transportasi dan Komunikasi

Tidak seperti Jakarta yang jika hujan besar dua jam jalan-jalan langsung kebanjiran, Ibukota RI baru ini harus sudah selesai mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, kebutuhan jalan yang lebar, apik, dan mampu mengatasi dampak dari pertumbuhan kendaraan sampai bahkan 200-300 ratus ke depan, harus sudah terencana dengan matang. Misalnya, perencanaan jalan sudah dipersiapkan untuk membangun sampai 10 row jalan, dengan mengintegrasikan sarana transportasi lain seperti subway dan MRT.

Selain itu, tempat-tempat strategis seperti bandara dan pelabuhan juga dilengkapi sarana transportasi yang aman, nyaman, murh, dan tidak (pernah) macet. Sehingga arus orang dan barang yang mendukung seluruh struktur kebutuhan masyarakat bisa dijamin lancar.

Untuk itu, untuk mengurangi dampak traffic ini, salah satunya sarana telekomunikasi yang baik juga menjadi keharusan. Bayangan saya, seluruh departemen dan kantor pemerintahan dari level presiden sampai kelurahan, di Ibukota ini terhubungkan dengan baik melalui system IT yang canggih. Sehingga, biaya komunikasi menjadi sangat murah karena komunikasi antar pihak di seluruh departemen bisa bebas pulsa. Bahkan, pihak keamanan juga bisa memantau segala pergerakan yang mencurigakan dan mengancam keamanan masyarakat dengan lebih mudah dan murah. Sehingga semua pihak merasakan kenyamanan.

Ekologis

Imagine terakhir tentang ibukota baru ini adalah fasilitas yang menjamin keamanan dan kenyamanan ekologis. Hal ini bisa diidentifikasi pada beberapa faktor misalnya sarana pengelolaan limbah, taman dan paru-paru kota yang cukup, serta

Sehingga ibukota baru ini dilengkapi area paru-paru kota yang luas, ada di beberapa titik sehingga penyerapan polusi bisa mudah. Selain itu, area-area pendukung system ekologis ini juga akan menjamin kualitas air di ibukota. Misalnya ada sarana pengelolaan limbah yang terintegrasi sehingga tidak menganggu kenyamanan kota.

Demikianlah kira-kira jika saya berimajinasi tentang ibukota RI yang baru. Namun, di atas semua itu, membangun ibukota baru tersebut bukan hanya butuh imajinasi semata, tetapi harus ada pemimpin yang berani mewujudkannya. Jika tidak, maka imajinasi tersebut hanya omong kosong saja. [] Oleh: Tantan Hermansah