Hadirnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sungguh melegakan. Meski terasa terlambat jika dibandingkan dengan wadah serupa di negara lain, namun tetap saja hal ini merupakan sebuah prestasi sendiri bagi Pemerintahan SBY-Budiono di tiga tahun masa kepemerintahannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah: konstruksi ekonomi kreatif seperti apakah yang diinginkan kabinet ini sehingga membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

Ide sebagai Creative Capital

Ekonomi kreatif adalah aktivitas yang berdampak ekonomi dengan capital utama adalah ide-ide kreatif. Kreativitas sendiri bersumber dari ide atau gagasan yang dikomunikasikan oleh penemu atau penciptanya kepada publik. Tanpa kedua unsur, yakni ide dan respon publik, maka ekonomi kreatif tidak akan bermakna.

Era ekonomi kreatif, jika kita menelusuri dengan mendalam, lahir dari mereka yang percaya dan yakin bahwa setiap manusia punya ide-ide yang bisa dieksplorasi asalkan ada wahana yang cukup untuk melakukannya. Relasi antara ide dan praktik, meski kadang sulit dijelaskan, merupakan persenyawaan yang apik. Sebab di dalamnya terdiri dari setidaknya gagasan yang kemudian bertemu praktisi di lapangan.

Dalam konteks ekonomi kreatif, ide kreatif menjadi dasar utama untuk melahirkan sesuatu. Banyak teorisi yang membahas mengenai ide sebagai capital ini antara lain Schumpeter (1912) yang menyebutkan kreativitas yang berimplikasi ekonomi sebagai hasil dari tindakan individu kreatif. Perilaku atau kapasitas tersebut dipopulerkan Shumpeter sebagai “Creative Destruction”. Lalu para teorisi lainnya menjelaskan bahwa kreatif sebagai faktor produksi terjadi karena bertemunya berbagai elemen: kreator, manajemen, pemilik modal, dan firma (Granovetter, 2005). Begitu juga Richard Florida

Bukan (hanya) Pekerja atau Teknologi

Dalam ekonomi klasik, ada sebuah rumus yang menjelaskan bahwa setiap pertambahan prosentase modal akan berdampak kepada pertambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi, dan juga akan terjadi output hasil produksi. Modal umumnya dikonstruksi dalam bentuk modal material untuk menambah daya produksi.

Berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik tersebut, ekonomi kreatif menempatkan gagasan sebagai salah satu pilar modal yang penting. Contoh paling menarik adalah evolusi produk-produk canggih dari Apple. Apple adalah tipologi industri yang tidak berkubang pada paradigma neo-klasik di mana keumuman (massal) adalah budaya industri yang harus diikuti oleh para pemilik pabrik. Apple justru menjadikan gagasan mengenai produk yang akan diluncurkan ke masyarakat sebagai pegangan aktivitas industri. Dan terbukti, konsistensi Apple dengan gagasan besarnya itu, akhirnya mereka menjadi benchmarking satu produk kreatif.

Jadi, dalam konteks ekonomi kreatif, pekerja atau teknologi tidaklah nomor satu. Bahkan jika hanya pekerja dan teknologi, banyak teori menjelaskan bahwa komponen tersebut akan mengalami titik jemu. Berbeda dengan pengetahuan yang bisa mengakses kreativitas, maka ketersediaannya tidak akan pernah mengalami titik jenuh.

Universitas sebagai (salah satu) Basis

Selama ini, pandangan kepada perguruan tinggi adalah penyedia stok tenaga kerja. Bahkan karena jumlah lulusannya ini selalu lebih banyak daripada kursi pekerjaan yang tersedia, maka perusahan pencari kerja bisa dengan seenaknya memperlakukan para ‘pencari kerja’ ini, misalnya dengan menawarkan gaji rendah, fasilitas minim, dan sebagainya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jelas harus merubah paradigma ini. Richard Florida dalam The University and the Creative Economy (2006), menjelaskan betapa strategisnya posisi lembaga ini dalam konteks ekonomi kreatif. Sebab universitas bukan hanya menjadi penyuplai kebutuhan tenaga kerja perusahaan semata, tetapi lebih jauh sebagai penyuplai ide-ide kreatif yang bisa digenerate untuk menambah keragaman aktivitas ekonomi di masyarakat.

Selain itu, iklim akademik perguruan tinggi yang tidak selalu terlibat dengan hingar bingar di luarnya, menjadikan insan-insan terdidik ini memiliki ruang kebebasan kreatif yang original, dengan waktu refleksi yang cukup. Sehingga dengan pendekatan kelembagaan yang tepat, maka ide-ide tersebut tidak hanya akan berakhir dalam paper ilmiah yang lulus uji, tetapi juga bebal ketika diaplikasikan di lapangan.

Oleh karena itu agar ide kreatif ini semakin bergairah, kelembagaan yang yang khusus melindungi ide-ide tersebut harus dihadirkan dengan kewenangan yang lebih kuat. Kelembagaan yang merupakan perwujudan langsung dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagaimana tercantum dalam UU N0 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ini si mana tugas utamanya adalah melindungi setiap ide kreatif yang muncul di lapangan, bahkan jika mungkin mengkomunikasikan gagasan tersebut kepada user agar mewujud menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kita bisa menghitung manfaat ekonomi dari sebuah ide kreatif yang terlindungi, dengan ilustrasi sebagai berikut: jika setiap bulan ada 100 gagasan kreatif yang dihasilkan, dan itu berimplikasi kepada kebutuhan tenaga kerja sebanya 5 orang saja perproduk, maka setiap bulan akan ada kebutuhan tenaga kerja baru sebanyak 500 orang. Ini baru dari sisi produksi. Bagaimana multiplayer efek dari turunannya? Bagaimana dampak sosiologisnya, sudah pasti sangat besar.

Insan Kreatif dan Kota Kreatif

Maka dari itu, tidak kalah penting adalah penghargaan kepada para penemu, pencipta, atau kreator ini ke depan harus ditingkatkan. Memang ada di antara seniman seperti pelukis, penyanyi, desiner, dan perupa, yang sudah cukup dihargai dengan sangat baik. Namun jumlah mereka bisa dikatakan tidak banyak. Sementara di sisi lain ide-ide kreatif itu ‘berserakan’ di mana-mana.

Dengan membuat mekanisme penghargaan kepada para kreator ini, maka bisa dipastikan bahwa kebergairahan para penemu ini akan semakin meningkat. Penghargaan tersebut tidak selalu yang bersifat material. Sebab bisa jadi, bagi penemunya, kebahagiaan untuk menemukan lagi yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat jauh lebih besar.

Oleh karena ekonomi kreatif merupakan bentuk aktivitas di mana sumberdaya utamanya adalah manusia yang memiliki spirit kreatif, maka diantara agenda untuk pemeliharaannya adalah membangun atau menciptakan kota-kota kreatif. Sehingga ika menggunakan temuan Richard Florida (Cites and the Creative Class, 2003) setidaknya ada empat pondasi utama kota kreatif, yaitu: bakat (talent) yang terasah, kebebasan berekspresi yang terjamin, universitas atau lembaga pendidikan yang mendukung, dan iklim yang terpelihara.

Tentu saja itu tidak mesti menjadi ukuran baku, sebab setiap wilayah akan memiliki konteks sosiologis-antropologisnya masing-masing. Sebab yang paling penting adalah memahami dulu dengan benar apa dan bagaimana ekonomi kreatif jika dijadikan moda perekonomian masyarakatnya. []Tantan Hermansah