Tulisan ini dimuat dalam milis jurnalisme

Ass. dan salam sejahtera rekan-rekan jurnalis sekalian. 

 

Melihat fenomena AH (saya khusus saja menyoroti AH saja) yang berbisnis, saya melihat beberapa hal yang kurang dicermati, yaitu: 

 

1. Fenomena bisnis sampingan oleh PNS, misalnya, adalah sah saja selama tidak berhubungan dengan jenis jasa yang digeluti oleh PNS tersebut. Misalnya, kawan-kawan saya yang dosen, mereka ada yang berbisnis membuka toko kelontongan, menggaji pegawai, dll.  Sering digugat, dari mana mereka mendapatkan modal? banyak di antara PNS itu, biasa menghabiskan duluan gaji mereka dengan cara mengajukan pinjaman dengan jaminan SK. Ada yang 2 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. istilah kerennya disekolahin. Tidak jarang, gaji yang mereka nikmati itu hanya 40 persen saja sebab sisanya sudah dipotong duluan sebagai cicilan. 

Mereka memanfaatkan hasil pinjaman bisa untuk macam-macam: usaha sampingan, merenovasi rumah, membeli barang dan sebagainya. 

AH, jika melihat penjelasannya adalah tipe PNS yang mengoptimalkan sumberdaya simbolik (jika menggunakan istilah Bourdieu) untuk melakukan upaya-upaya akumulasi kapitalnya. Dan jangan salah, jika saya bergaji 10 juta perbulan saja, sebenarnya saya bisa mendapatkan modal cash yang sangat berlimpah untuk membangun berbagai jenis usaha, dan jika putusan membuat usahanya tepat, tidak mustahil perputaran uang dan pendapatan dari hasil usaha itu sangat besar. 

 

2.  Di pihak lain, ini pertanyaan menggelitik. Saya mendapati kawan jurnalis yang juga ‘berbisnis’. Misalnya menjadi bagi media campaign bagi seorang kandidat (Pilgub, Pilbup, bahkan Pilpres dan Pilleg) sambil tetap menjadi jurnalis bagi perusahaannya. Bahkan, tidak jarang dari mereka ikut memoles isu kandidat tersebut atas nama PR-ing, pencitraan dan sebagainya. Bahkan katanya, saat ini seperti sudah mafhum jika ada media yang menjual Hal 1, hal 2, hal 3, dll. (dengan cara resmi dan tidak resmi) Apakah ini tidak menyalahi kaidah dan prinsip jurnalisme sendiri?  

Pertanyaannya lanjutannya? Pernahkan kita melakukan  otokritik atas fenomena seperti ini? 

Bagi saya, jika seorang jurnalis punya usaha sampingan seperti kos-kosan, dagang kelontongan, dan jenis usaha lain yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan profesionalnya, sangat baik dan halal. 

Tetapi jika usahanya itu terkait dengan keahliannya dan bahkan sama dengan yang digeluti, maka ini perlu diperbaiki. 

 

 

Salam

Tantan